Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menjadi persoalan serius pada 2026. Kebakaran tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga melanda sejumlah wilayah di Sumatra hingga Papua. Di tengah upaya pemadaman yang masih berlangsung, Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi penanganan karhutla, termasuk mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Sekretaris Jenderal AMSINDO, Uray Tiar Fahrozi, menilai meluasnya karhutla harus menjadi alarm serius bagi pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai kebakaran yang terjadi di daerah, mengingat dampaknya menjangkau lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi.
“Karhutla tahun ini tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan daerah semata. Ketika kebakaran terjadi di Kalimantan, Sumatra, hingga Papua, pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai masalah nasional yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai negara baru bergerak setelah api meluas, masyarakat terpapar asap, dan kerugian semakin besar,” ujar Uray.
Ia menilai pemerintah perlu membuka evaluasi secara transparan terhadap kinerja kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan karhutla. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup efektivitas pencegahan, kecepatan respons, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
“Presiden harus berani mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab atas penanganan karhutla ini. Kami mendesak agar kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto dievaluasi secara serius. Jika hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab, pencopotan jabatan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan,” kata Uray.
AMSINDO juga memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan yang disampaikan organisasi tersebut. Apabila tidak ada tindak lanjut, AMSINDO mengancam akan menyerukan boikot terhadap program-program pemerintah sebagai bentuk tekanan.
“Kami memberikan waktu 7 x 24 jam agar pemerintah menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan atau rapat koordinasi. Jika tuntutan ini tidak ditanggapi secara serius, kami akan mempertimbangkan langkah boikot sebagaimana yang telah kami sampaikan. Ini adalah bentuk tekanan agar keselamatan masyarakat dan penanganan karhutla benar-benar menjadi prioritas,” ujar Uray.
Papua Juga Terdampak Karhutla
Papua menjadi salah satu wilayah yang perlu diperhitungkan dalam gambaran karhutla nasional. Data platform MapBiomas Fire Indonesia mencatat area terbakar di Indonesia mencapai 637.011 hektare selama Januari–Agustus 2026. Sekitar 27 persen dari area tersebut dilaporkan berada di Papua.
Jika dihitung berdasarkan persentase tersebut, luas area terbakar di Papua diperkirakan mencapai sekitar 172 ribu hektare. Angka ini merupakan estimasi dari persentase yang dipublikasikan MapBiomas, bukan angka luas terbakar Papua yang disampaikan secara terpisah dalam laporan tersebut.
BNPB juga melaporkan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada September 2026. Kebakaran tersebar di enam kampung pada dua distrik, yakni Nabire dan Nabire Barat, dengan luas lahan terdampak mencapai 172 hektare. Saat laporan diterbitkan, petugas gabungan masih berupaya melakukan pemadaman.
Sementara itu, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, BNPB mengerahkan helikopter untuk mendukung pemadaman kebakaran yang terpantau sejak Agustus. Operasi water bombing dilakukan untuk membantu mengendalikan api di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Data MapBiomas dan laporan kejadian BNPB tersebut memiliki cakupan serta metode berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan atau dianggap mewakili total luas karhutla Papua hingga Oktober.
Ribuan Titik Panas Terdeteksi di Sumatra
Di Sumatra, kebakaran juga menjadi perhatian, terutama di Sumatera Selatan. Berdasarkan laporan BMKG Pekanbaru yang diberitakan Media Indonesia pada 12 Oktober 2026, sebanyak 2.905 titik panas terpantau di Pulau Sumatra.
Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 2.153 titik. Berikutnya Kepulauan Bangka Belitung dengan 331 titik, Lampung 223 titik, Jambi 182 titik, Bengkulu sembilan titik, dan Sumatera Utara empat titik. Aceh, Riau, serta Kepulauan Riau masing-masing tercatat satu titik panas.
Jumlah titik panas tersebut merupakan hasil pemantauan satelit, bukan jumlah pasti kejadian kebakaran atau luas lahan yang terbakar. Perbedaan waktu pengamatan, satelit, dan kriteria deteksi juga dapat menyebabkan angka antarlaporan berbeda.
Data BNPB yang diberitakan pada 15 September 2026 mencatat luas lahan terbakar di Riau mencapai 19.851 hektare. Pada periode yang sama, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan dilaporkan lebih dari 6.552 hektare, sedangkan Jambi mencapai 2.998 hektare.
Dalam pembaruan berikutnya, luas lahan terbakar di Riau tercatat 20.015,35 hektare dan di Jambi 3.048,68 hektare hingga 16 September 2026. Angka-angka tersebut merupakan data bertanggal September, sehingga tidak dapat disebut sebagai akumulasi terbaru hingga Oktober.
Besarnya jumlah titik panas dan luas lahan terbakar di sejumlah wilayah Sumatra menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran masih membutuhkan pemantauan berkelanjutan, pencegahan, serta penanganan di lapangan.
Kalimantan Masih Menjadi Wilayah Prioritas Pemadaman
Di Kalimantan, kebakaran masih ditangani di sejumlah wilayah. Pemerintah melaporkan sekitar 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih dalam proses pemadaman pada 12 Oktober 2026. Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau.
Dari total luas lahan yang sedang ditangani tersebut, sekitar 513,89 hektare berada di Kalimantan Tengah, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting serta wilayah Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Angka 639,23 hektare merupakan luas kebakaran yang sedang ditangani dalam laporan tersebut, bukan total akumulasi lahan terbakar di Indonesia sejak awal tahun.
Kementerian Kehutanan juga mencatat 387 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional pada 8 Oktober 2026. Dalam enam provinsi prioritas, Sumatera Selatan mencatat 130 titik, Kalimantan Tengah 86 titik, Kalimantan Selatan 37 titik, Kalimantan Barat 12 titik, Jambi tiga titik, dan Riau nihil dalam pemantauan tersebut.
Titik panas menunjukkan anomali suhu yang terdeteksi satelit dan tidak otomatis berarti setiap titik merupakan kejadian kebakaran. Untuk memastikan adanya kebakaran, diperlukan pemeriksaan dan verifikasi di lapangan.
Luas Karhutla Nasional Belum Tercermin dalam Satu Angka Terbaru
Data luas karhutla nasional perlu dibaca berdasarkan periode dan metode pemantauannya. Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas areal terbakar mencapai 202.004,30 hektare selama Januari–Juli 2026. Angka itu meningkat 69 persen atau sekitar 82.791 hektare dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Sementara itu, MapBiomas Fire Indonesia mencatat area terbakar mencapai 637.011 hektare selama Januari–Agustus 2026, dengan sekitar 27 persen berada di Papua.
Kedua angka tersebut tidak bisa langsung dibandingkan sebagai tren kenaikan atau penurunan karena periode pelaporan dan metodologi pemantauannya berbeda. Data SiPongi menggunakan analisis citra satelit yang dipadukan dengan informasi titik panas, pengecekan lapangan, dan laporan pemadaman. MapBiomas memiliki sistem pemantauan area terbakar tersendiri.
Hingga berita ini disusun pada 13 Oktober 2026, belum ditemukan satu angka resmi kumulatif nasional yang telah diperbarui secara menyeluruh hingga Oktober dalam sumber yang ditelusuri. Oleh karena itu, angka luas terbakar harus disertai keterangan periode dan sumber agar tidak menimbulkan kesan bahwa data Juli atau Agustus merupakan total terkini.
Kerugian Ekonomi dan Kesehatan Jadi Perhatian
Dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan hutan dan lahan. Asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, sementara kebakaran juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi, transportasi, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari.
Kajian CELIOS bertajuk The Hidden Cost of Fire: Economic and Health Impacts of Forest and Land Fires in Indonesia 2026 memperkirakan dampak ekonomi dan kesehatan karhutla secara nasional pada periode Januari–Agustus 2026 berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun, bergantung pada skenario perhitungan yang digunakan.
Angka tersebut merupakan estimasi berbasis pemodelan, bukan nilai kerugian aktual yang telah diaudit. Estimasi itu juga mencakup dampak nasional sehingga tidak dapat dianggap sebagai kerugian khusus Kalimantan, Sumatra, atau Papua.
Besarnya potensi dampak tersebut memperlihatkan bahwa biaya karhutla tidak berhenti pada proses pemadaman. Dampak dapat menjalar ke sektor kesehatan, kegiatan usaha, produktivitas masyarakat, dan lingkungan dalam jangka panjang.
AMSINDO Minta Pemerintah Bertindak Konkret
AMSINDO menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret dalam menangani karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Selain memperkuat pemadaman, pemerintah dinilai perlu meningkatkan pencegahan, memperbaiki koordinasi antarlembaga, membuka data penanganan secara transparan, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Desakan evaluasi terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto menjadi bagian dari tuntutan AMSINDO kepada Presiden Prabowo. Organisasi tersebut meminta agar evaluasi tidak berhenti pada rapat koordinasi atau laporan penanganan, tetapi juga melihat efektivitas kebijakan dan hasil nyata di lapangan.
Penanganan karhutla sendiri melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, BMKG, dan masyarakat. Karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab masing-masing pihak perlu didasarkan pada data dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan laporan kebakaran yang menjangkau Sumatra, Kalimantan, hingga Papua, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus mencegah kebakaran berulang. Publik juga menunggu transparansi data, perlindungan terhadap warga terdampak asap, dan penjelasan mengenai langkah pencegahan yang akan dilakukan ke depan.
