Dugaan Keracunan MBG di Bawang, DPRD Batang Siapkan Sidak Seluruh SPPG

BATANG — Pemerintah Kabupaten Batang bersama DPRD memberi perhatian terhadap dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang.

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, mengatakan peristiwa tersebut tidak boleh berhenti sebagai kasus di satu lokasi saja. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksana program MBG menjalankan prosedur pengelolaan makanan secara benar.

DPRD Batang pun menyiapkan agenda pemeriksaan ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia MBG.

“Yang pertama tentu keprihatinan kita. Merupakan keprihatinan di Kabupaten Batang. Yang kedua tentu pengawasan terhadap MBG itu diperketat,” ungkap Suudi saat ditemui Kamis (1/10/2026).

Menurut Suudi, SPPG yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan keracunan akan menjadi salah satu lokasi yang diperiksa. Namun, pengawasan juga akan menyasar SPPG lainnya.

Dewan ingin melihat secara langsung apakah standar keamanan pangan telah diterapkan secara konsisten, mulai dari pengelolaan bahan makanan hingga proses penyajian.

“Ada, itu nanti tidak hanya yang disidak yang kemarin keracunan, tetapi SPPG-SPPG lain tentu akan kita sidak,” tegasnya.

Pengawasan secara berkala dinilai penting karena pembenahan pada satu dapur belum otomatis menjamin tidak adanya persoalan di tempat lain. DPRD berencana menjadikan pemeriksaan SPPG sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan secara rutin.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menambahkan, pemerintah masih menantikan hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut secara pasti.

Pemkab juga berkoordinasi dengan BGN untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap SPPG terkait. Keputusan mengenai keberlanjutan operasional dapur tersebut akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya persoalan yang serius, pemerintah dapat mengambil langkah berupa penghentian operasional, baik sementara maupun permanen.

Untuk warga yang terdampak, penanganan medis tetap menjadi prioritas Pemkab Batang. Sejumlah besar korban telah mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan.

Hujan Belum Merata di Jateng, Banjarnegara-Wonosobo Diprediksi Masuk Musim Hujan Lebih Awal

Semarang – Datangnya musim hujan di Jawa Tengah tahun ini diperkirakan berlangsung lebih lambat dan bertahap. Sejumlah wilayah bahkan diprediksi baru memasuki musim hujan hingga Desember mendatang.

Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Goeroeh Tjiptanto, mengatakan sebagian wilayah Jawa Tengah masih mengalami musim kemarau. Pergeseran waktu tersebut tidak lepas dari pengaruh dinamika iklim global yang turut mewarnai kondisi cuaca sepanjang 2026.

Salah satu faktor yang diperhitungkan adalah fenomena El Niño. Goeroeh menyebut fenomena tersebut sempat berada pada kategori kuat hingga sedang sebelum berangsur melemah. Meski demikian, pengaruhnya masih menjadi bagian dari kondisi iklim yang terjadi tahun ini.

“Karena kemarau tahun 2026 ini ada fenomena global yang mempengaruhi, salah satunya adalah El Nino,” ujar Goeroeh, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, masyarakat Jawa Tengah tidak akan merasakan perubahan musim pada waktu yang sama. Berdasarkan perkiraan, ada daerah yang mulai mendapatkan pola hujan lebih konsisten pada awal November. Namun, sebagian wilayah lainnya baru beralih ke musim hujan pada akhir November, awal Desember, bahkan pertengahan Desember.

Banjarnegara dan Wonosobo menjadi dua wilayah yang diperkirakan lebih cepat mengalami awal musim hujan, yakni sekitar awal November.

Kondisi berbeda diperkirakan terjadi di Rembang, wilayah Pati bagian utara, dan Jepara yang diproyeksikan memasuki musim hujan lebih belakangan. Sedangkan Wonogiri bagian selatan diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang harus menunggu hingga sekitar pertengahan Desember.

“Jadi meskipun Jawa Tengah itu satu wilayah, ada variasi datangnya awal musim hujan yang berbeda-beda,” katanya.

Masyarakat juga diminta tidak menjadikan turunnya hujan sekali atau dua kali sebagai tanda bahwa musim hujan telah dimulai sepenuhnya. Pada fase peralihan musim, hujan masih berpotensi turun dengan pola yang tidak menentu.

Hal tersebut terutama perlu diperhatikan oleh sektor pertanian. Petani yang mengandalkan sawah tadah hujan disarankan tidak langsung melakukan penanaman hanya berdasarkan munculnya hujan setelah periode kemarau.

Kepastian pola hujan yang lebih stabil menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum petani menentukan waktu tanam.

Praktik Kolaboratif Jawa Tengah Diharapkan Jadi Pemicu Daerah Lain Percepat Atasi Stunting

Semarang – Jawa Tengah kini menjadi salah satu wilayah yang mendapat sorotan dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Berbagai pendekatan yang diterapkan di provinsi ini dinilai layak ditiru daerah lain, terutama karena mengedepankan kerja sama lintas sektor dan layanan kesehatan yang langsung menjangkau warga di desa.

Eddy Cahyono Sugiarto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, menyatakan bahwa semangat dan komitmen pimpinan di Jawa Tengah diharapkan mampu mendorong daerah-daerah lain untuk mengambil langkah serupa. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Semarang, Selasa (22/9/2026).

Menurut Eddy, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan intervensi gizi. Masalah ini menyangkut banyak aspek, mulai dari lingkungan, sanitasi, infrastruktur, air bersih, hingga faktor sosial. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar berbagai pihak.

Ia juga menyoroti pengalaman dua kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Demak dan Kabupaten Semarang. Kedua daerah itu telah menunjukkan praktik yang dapat dipelajari dan kemudian dikembangkan lebih luas ke wilayah lain.

Eddy menekankan bahwa keberhasilan menurunkan stunting membutuhkan penyatuan program lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga tingkat desa. Intervensi yang berjalan sendiri-sendiri dinilai kurang efektif.

Data 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen. Pemerintah terus berupaya menurunkannya agar sesuai target dalam RPJMN 2025-2029. Eddy menegaskan, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada komitmen kepala daerah serta kolaborasi lintas sektor yang nyata, agar program tidak hanya berhenti di tingkat kebijakan.

Jawa Tengah Raih Peringkat Kedua MTQ Nasional XXXI, Wagub Tekankan Pembinaan Al-Qur’an Berkelanjutan

Semarang – Jawa Tengah berhasil meraih posisi kedua pada gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI tahun 2026. Meski demikian, Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MTQ tidak semata-mata ditentukan oleh perolehan juara.

Menurutnya, penutupan kompetisi justru menjadi kesempatan untuk memperkuat pembinaan Al-Qur’an secara terus-menerus. Ia mendorong agar proses kaderisasi peserta, peningkatan kemampuan pelatih dan dewan hakim, serta penguatan lembaga pendidikan Al-Qur’an dilakukan secara konsisten sepanjang tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yasin saat penutupan MTQ Nasional XXXI di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Sabtu (19/9/2026). Ia menegaskan bahwa pembinaan harus berlangsung secara berkelanjutan melalui kaderisasi, peningkatan kompetensi tenaga pelatih dan hakim, serta penguatan lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur’an.

Berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Kalimantan Timur ditetapkan sebagai juara umum dengan perolehan 288 poin. Jawa Tengah menyusul di posisi kedua dengan 208 poin, diikuti DKI Jakarta (129), Aceh dan Jawa Timur (masing-masing 99), Sumatera Utara dan Jawa Barat (masing-masing 71), Sumatera Selatan (55), Banten (52), Riau (35), Nusa Tenggara Barat (33), serta Sulawesi Selatan (31).

Provinsi Jawa Tengah mengirimkan 67 kafilah yang telah melalui seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 peserta berhasil menembus babak final.

Taj Yasin menilai capaian ini harus menjadi pendorong untuk memperkuat pembinaan, bukan sekadar dijadikan target juara pada satu penyelenggaraan. Salah satu wujud dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah program tali asih bagi para penghafal Al-Qur’an. Bagi mereka yang menyelesaikan hafalan 30 juz, diberikan apresiasi sebesar Rp1 juta. Program ini berlaku tidak hanya bagi warga Jawa Tengah, tetapi juga bagi siapa pun yang mengkhatamkan Al-Qur’an di wilayah ini.

Pada 2025, sebanyak 1.041 orang menerima tali asih tersebut. Sementara pada 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk 2.000 penghafal. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 orang telah menyelesaikan hafalan di Jawa Tengah.

Selain tali asih, pemerintah provinsi juga memberikan beasiswa kepada santri dan pengasuh pesantren serta memperkuat 5.347 pondok pesantren. Taj Yasin menambahkan bahwa keberlanjutan pembinaan membutuhkan sinergi erat antara LPTQ tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya dalam standardisasi pembinaan, seleksi peserta, penyusunan materi, sistem perhakiman, dan tata kelola MTQ.

Ia juga mendorong penguatan dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan kelembagaan dan penganggaran agar pembinaan tilawatil Qur’an tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan MTQ. Integritas dan marwah MTQ, menurutnya, harus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem penilaian.

Pemprov Jateng Bebaskan Denda dan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor hingga Akhir 2026

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk menyelesaikan tunggakan tanpa beban denda. Melalui kebijakan relaksasi yang berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026, sanksi administrasi (denda) dihapuskan sepenuhnya. Selain itu, pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya juga dibebaskan selama periode tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan instruksi Gubernur Ahmad Luthfi. Tujuannya jelas: mendorong masyarakat yang menunggak agar segera melunasi kewajiban pajaknya sehingga tingkat kepatuhan meningkat.

“Gubernur memberikan insentif berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif,” ujar Masrofi.

Ia menambahkan bahwa pembebasan pajak progresif berlaku untuk seluruh kendaraan tambahan yang dimiliki wajib pajak selama masa program. Artinya, pemilik lebih dari satu kendaraan tidak dikenai tarif progresif hingga akhir Desember 2026.

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari insentif sebelumnya. Pada Februari 2026, Pemprov Jateng sudah pernah memberikan potongan pajak sebesar 5 persen. Kali ini fokusnya lebih pada penghapusan sanksi agar tunggakan bisa ditekan.

Saat ini tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah masih berada di angka 54 persen. Dari sekitar 17 juta kendaraan yang tercatat, hanya sekitar 11 juta yang aktif membayar. Total tunggakan yang menjadi hak provinsi mencapai Rp2,4 triliun (berdasarkan audit 2025). Jika ditambah tunggakan yang menjadi pendapatan kabupaten/kota sekitar Rp900 miliar, totalnya mendekati Rp3,3 triliun.

Mayoritas tunggakan berasal dari kendaraan roda dua, yang memang mendominasi sekitar 80 persen dari total kendaraan di Jawa Tengah. Meski begitu, Jawa Tengah masih menempati peringkat kedua secara nasional menurut data Jasa Raharja Pusat, meski kalah dari DIY yang mencapai 67–68 persen.

Dengan program pembebasan denda ini, Bapenda menargetkan tambahan penerimaan sekitar Rp150–200 miliar. Yang perlu digarisbawahi, hanya denda dan sanksi administrasi (termasuk yang terkait SWDKLLJ) yang dihapus. Pokok pajak tetap harus dilunasi.

Masrofi menekankan bahwa seluruh penerimaan pajak akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Jawa Tengah. Ia mengajak warga memanfaatkan masa relaksasi ini untuk menuntaskan kewajiban pajak kendaraan mereka.

Bupati Temanggung Tinjau Pabrik Rokok, Dorong Kuota dan Harga Tembakau Petani Naik

Temanggung – Bupati Agus Setyawan didampingi sejumlah pejabat lintas sektor meninjau gudang-gudang milik beberapa produsen rokok di wilayah Temanggung. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan penyerapan tembakau lokal, khususnya jenis tembakau Temanggung, berjalan lancar dari petani ke pabrik.

Tim mengunjungi antara lain gudang PT Djarum di Kupen, gudang Sukun di Jragan, gudang Wismilak di Tlogorejo, serta gudang Djarum di Parakan. Di setiap lokasi, bupati mengadakan dialog langsung dengan pihak pabrik untuk menyampaikan keluhan dan harapan petani terkait volume pembelian serta tingkat harga yang diterima.

Menurut Agus, diskusi yang dilakukan, termasuk dengan Djarum, berfokus pada persoalan kuota tembakau Temanggung. Ia menyatakan bahwa penyesuaian kuota akan terus mengikuti perkembangan di lapangan. Hal itu disampaikannya pada Rabu (16/9/2026).

Industri tembakau saat ini memang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Bupati juga menyinggung pergantian menteri keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara. Ia berharap kebijakan baru tidak mengubah aturan cukai, karena kenaikan cukai dapat berdampak langsung pada harga rokok dan secara berantai memengaruhi kehidupan ekonomi di daerah penghasil tembakau, mulai dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo menegaskan dukungan penuh dewan terhadap langkah bupati. Ia mendorong agar kuota pembelian dari pabrik-pabrik seperti Djarum, Sukun, dan Wismilak ditingkatkan. Selain itu, harga tembakau petani diharapkan bisa berada di atas biaya produksi agar petani memperoleh keuntungan yang layak, karena kondisi saat ini masih dianggap belum seimbang antara biaya dan harga jual.

Tarian Kolosal Jejak Langit Warnai Pembukaan MTQ Nasional di Semarang, Hadirkan Kisah Pencerahan Islam di Tanah Jawa

Semarang –

Ratusan penari sukses membawa penonton menelusuri jejak panjang masuknya Islam ke Jawa lewat pertunjukan spektakuler berjudul Jejak Langit di Atas Tanah Jawa. Acara yang digelar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Sabtu (12/9/2026) ini menjadi salah satu hiburan utama pembukaan MTQ Nasional XXXI.

Menurut Koordinator Program Studi Pendidikan Sendratasik FBS Unnes, Eny Kusumastuti, pagelaran ini bukan sekadar tarian. Ia merangkai sejarah, budaya, dan pesan spiritual tentang Islam sebagai cahaya pencerahan di tanah Jawa.

Cerita dibuka dengan gambaran kehidupan masyarakat Majapahit yang digambarkan makmur di bawah sosok Brawijaya. Alur kemudian beralih ke kedatangan Cheng Ho, dinamika perdagangan, hingga munculnya Sunan Kalijaga sebagai pembawa cahaya. “Ada sedikit kegelisahan di masyarakat, lalu datang pencerahan dari Sunan Kalijaga yang menandai hadirnya Islam di wilayah Semarang,” jelas Eny.

Permainan cahaya dan simbol lentera menjadi penegas alur. Dari suasana gelap berangsur terang, hingga lentera-lentera itu tersusun membentuk lafal Allah SWT. “Cahaya itu menyinari tanah Jawa, menandakan Islam membawa pencerahan,” ujarnya.

Unsur budaya khas Semarang juga diangkat, mulai dari kapal Cheng Ho, kipas, barongsai, liong, hingga bedhaya dan gambaran kehidupan petani. Kolaborasi ini menampilkan akulturasi budaya Tionghoa-Jawa yang khas kota pelabuhan tersebut.

Sebanyak 300 penari dilibatkan, terdiri atas 281 mahasiswa Pendidikan Sendratasik Unnes dan 19 penari dari ISI Surakarta. Persiapan relatif singkat, dimulai 8 Agustus 2026 dengan sekitar 20 kali latihan.

Selain tarian kolosal, malam pembukaan juga diisi tari Saman, aksi bersama menyanyikan Mars MTQ yang memecahkan Rekor Muri, serta penampilan penyanyi religi Opick. Acara ini mempertemukan kafilah dari 38 provinsi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa MTQ di Semarang tidak hanya ajang lomba tilawah dan hafalan Al-Qur’an. “Ini momentum persatuan dan kedamaian. Setelah 47 tahun, MTQ kembali digelar di Pulau Jawa sejak 1979,” katanya. Kehadiran kepala daerah dari berbagai wilayah dinilai sebagai bukti semangat kebersamaan lintas latar belakang.

Jateng Dukung NIK Jadi Identitas Tunggal untuk Integrasi Layanan Publik

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepenuhnya mendukung penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number atau identitas tunggal. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan fotokopi KTP saat mengakses berbagai layanan publik.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Kunjungan tersebut terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu (9/9/2026).

Menurut Taj Yasin, identitas tunggal dibutuhkan untuk mengintegrasikan beragam layanan sekaligus menghilangkan data yang berulang. Integrasi ini juga menjadi landasan penting bagi tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung Single Identity Number (SIN). Adanya identitas tunggal untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik, dan mengeliminasi redundansi data,” ujarnya.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi menuju penerapan identitas tunggal melalui NIK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, KTP elektronik, biometrik, serta Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, implementasinya masih perlu diperkuat, terutama dari sisi infrastruktur dan jaringan, kompetensi sumber daya manusia, keterhubungan antarsistem, serta kualitas dan pemutakhiran data. Apalagi Jawa Tengah memiliki basis data kependudukan yang besar.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I 2026, jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 38,7 juta jiwa. Angka ini menempatkan Jateng sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dari total tersebut, perekaman KTP elektronik di Jawa Tengah hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai 29,2 juta atau 99,01 persen. Sementara pencetakan KTP elektronik mencapai 29,1 juta atau 98,82 persen.