BNN dan Bareskrim Sisir Empat Tempat Hiburan di Jakarta, 13 Orang Terindikasi Konsumsi Narkotika

JAKARTA – Sebanyak 13 pengunjung tempat hiburan malam di Jakarta Utara dan Jakarta Timur terdeteksi positif narkotika setelah menjalani tes urine dalam operasi gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim Polri, Sabtu (17/10). Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap 328 pengunjung di empat lokasi hiburan malam.

Hasil pengujian menunjukkan delapan orang terindikasi menggunakan etomidate, empat orang positif methamphetamine, dan satu orang lainnya terdeteksi mengandung THC.

Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol Adri Irniadi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari operasi pemberantasan narkotika yang sebelumnya dilakukan oleh jajaran BNN provinsi bersama kepolisian daerah di sejumlah wilayah yang dinilai rawan penyalahgunaan narkoba.

Berbeda dengan operasi sebelumnya, kali ini petugas menyasar tempat hiburan malam untuk memperluas pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan tersebut. Salah satu perhatian utama adalah etomidate, zat yang disalahgunakan melalui rokok elektrik atau vape dan berpotensi menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Adri, pengawasan di tempat hiburan malam menjadi bagian dari langkah pencegahan sekaligus deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian terhadap ancaman narkoba di tengah masyarakat.

Usai pemeriksaan, BNN tidak langsung menentukan bentuk penanganan terhadap 13 orang yang hasil tes urinenya positif. Mereka terlebih dahulu menjalani asesmen oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN untuk mengetahui tingkat penggunaan serta kebutuhan layanan yang sesuai.

Berdasarkan hasil penilaian, seluruhnya dikategorikan sebagai pengguna dengan tingkat penggunaan ringan. Lima orang diarahkan untuk menjalani intervensi singkat, sementara tujuh orang lainnya direkomendasikan mengikuti rehabilitasi rawat jalan. Adapun satu orang masih membutuhkan asesmen tambahan sebelum keputusan penanganan ditetapkan.

Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, menjelaskan bahwa asesmen merupakan tahapan penting agar penanganan tidak dilakukan secara seragam. Setiap individu perlu mendapatkan intervensi berdasarkan kondisi dan kebutuhannya, sehingga proses pemulihan dapat berjalan secara tepat.

Pendekatan tersebut juga ditujukan untuk mencegah penggunaan narkotika semakin berlanjut. Melalui layanan rehabilitasi yang sesuai, individu yang membutuhkan bantuan diharapkan dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi dan menghindari risiko penyalahgunaan di kemudian hari.

Operasi gabungan ini sekaligus menunjukkan bahwa strategi penanggulangan narkotika tidak hanya bertumpu pada penindakan terhadap peredaran gelap. BNN dan Polri juga mengedepankan langkah pencegahan serta pemulihan bagi individu yang terindikasi menyalahgunakan narkotika.

Dengan menggabungkan pengawasan lapangan, pemeriksaan, dan asesmen rehabilitasi, kedua lembaga tersebut berupaya memastikan penanganan persoalan narkotika berjalan secara menyeluruh, baik melalui penegakan hukum maupun pelayanan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan.

Karhutla Meluas dari Sumatra hingga Papua, AMSINDO Desak Prabowo Copot Menhut dan Kepala BNPB

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menjadi persoalan serius pada 2026. Kebakaran tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga melanda sejumlah wilayah di Sumatra hingga Papua. Di tengah upaya pemadaman yang masih berlangsung, Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi penanganan karhutla, termasuk mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Sekretaris Jenderal AMSINDO, Uray Tiar Fahrozi, menilai meluasnya karhutla harus menjadi alarm serius bagi pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai kebakaran yang terjadi di daerah, mengingat dampaknya menjangkau lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi.

“Karhutla tahun ini tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan daerah semata. Ketika kebakaran terjadi di Kalimantan, Sumatra, hingga Papua, pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai masalah nasional yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai negara baru bergerak setelah api meluas, masyarakat terpapar asap, dan kerugian semakin besar,” ujar Uray.

Ia menilai pemerintah perlu membuka evaluasi secara transparan terhadap kinerja kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan karhutla. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup efektivitas pencegahan, kecepatan respons, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.

“Presiden harus berani mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab atas penanganan karhutla ini. Kami mendesak agar kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto dievaluasi secara serius. Jika hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab, pencopotan jabatan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan,” kata Uray.

AMSINDO juga memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan yang disampaikan organisasi tersebut. Apabila tidak ada tindak lanjut, AMSINDO mengancam akan menyerukan boikot terhadap program-program pemerintah sebagai bentuk tekanan.

“Kami memberikan waktu 7 x 24 jam agar pemerintah menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan atau rapat koordinasi. Jika tuntutan ini tidak ditanggapi secara serius, kami akan mempertimbangkan langkah boikot sebagaimana yang telah kami sampaikan. Ini adalah bentuk tekanan agar keselamatan masyarakat dan penanganan karhutla benar-benar menjadi prioritas,” ujar Uray.

Papua Juga Terdampak Karhutla
Papua menjadi salah satu wilayah yang perlu diperhitungkan dalam gambaran karhutla nasional. Data platform MapBiomas Fire Indonesia mencatat area terbakar di Indonesia mencapai 637.011 hektare selama Januari–Agustus 2026. Sekitar 27 persen dari area tersebut dilaporkan berada di Papua.

Jika dihitung berdasarkan persentase tersebut, luas area terbakar di Papua diperkirakan mencapai sekitar 172 ribu hektare. Angka ini merupakan estimasi dari persentase yang dipublikasikan MapBiomas, bukan angka luas terbakar Papua yang disampaikan secara terpisah dalam laporan tersebut.

BNPB juga melaporkan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada September 2026. Kebakaran tersebar di enam kampung pada dua distrik, yakni Nabire dan Nabire Barat, dengan luas lahan terdampak mencapai 172 hektare. Saat laporan diterbitkan, petugas gabungan masih berupaya melakukan pemadaman.

Sementara itu, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, BNPB mengerahkan helikopter untuk mendukung pemadaman kebakaran yang terpantau sejak Agustus. Operasi water bombing dilakukan untuk membantu mengendalikan api di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Data MapBiomas dan laporan kejadian BNPB tersebut memiliki cakupan serta metode berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan atau dianggap mewakili total luas karhutla Papua hingga Oktober.

Ribuan Titik Panas Terdeteksi di Sumatra
Di Sumatra, kebakaran juga menjadi perhatian, terutama di Sumatera Selatan. Berdasarkan laporan BMKG Pekanbaru yang diberitakan Media Indonesia pada 12 Oktober 2026, sebanyak 2.905 titik panas terpantau di Pulau Sumatra.

Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 2.153 titik. Berikutnya Kepulauan Bangka Belitung dengan 331 titik, Lampung 223 titik, Jambi 182 titik, Bengkulu sembilan titik, dan Sumatera Utara empat titik. Aceh, Riau, serta Kepulauan Riau masing-masing tercatat satu titik panas.

Jumlah titik panas tersebut merupakan hasil pemantauan satelit, bukan jumlah pasti kejadian kebakaran atau luas lahan yang terbakar. Perbedaan waktu pengamatan, satelit, dan kriteria deteksi juga dapat menyebabkan angka antarlaporan berbeda.

Data BNPB yang diberitakan pada 15 September 2026 mencatat luas lahan terbakar di Riau mencapai 19.851 hektare. Pada periode yang sama, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan dilaporkan lebih dari 6.552 hektare, sedangkan Jambi mencapai 2.998 hektare.

Dalam pembaruan berikutnya, luas lahan terbakar di Riau tercatat 20.015,35 hektare dan di Jambi 3.048,68 hektare hingga 16 September 2026. Angka-angka tersebut merupakan data bertanggal September, sehingga tidak dapat disebut sebagai akumulasi terbaru hingga Oktober.

Besarnya jumlah titik panas dan luas lahan terbakar di sejumlah wilayah Sumatra menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran masih membutuhkan pemantauan berkelanjutan, pencegahan, serta penanganan di lapangan.

Kalimantan Masih Menjadi Wilayah Prioritas Pemadaman
Di Kalimantan, kebakaran masih ditangani di sejumlah wilayah. Pemerintah melaporkan sekitar 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih dalam proses pemadaman pada 12 Oktober 2026. Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau.

Dari total luas lahan yang sedang ditangani tersebut, sekitar 513,89 hektare berada di Kalimantan Tengah, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting serta wilayah Kotawaringin Barat dan Seruyan.

Angka 639,23 hektare merupakan luas kebakaran yang sedang ditangani dalam laporan tersebut, bukan total akumulasi lahan terbakar di Indonesia sejak awal tahun.

Kementerian Kehutanan juga mencatat 387 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional pada 8 Oktober 2026. Dalam enam provinsi prioritas, Sumatera Selatan mencatat 130 titik, Kalimantan Tengah 86 titik, Kalimantan Selatan 37 titik, Kalimantan Barat 12 titik, Jambi tiga titik, dan Riau nihil dalam pemantauan tersebut.

Titik panas menunjukkan anomali suhu yang terdeteksi satelit dan tidak otomatis berarti setiap titik merupakan kejadian kebakaran. Untuk memastikan adanya kebakaran, diperlukan pemeriksaan dan verifikasi di lapangan.

Luas Karhutla Nasional Belum Tercermin dalam Satu Angka Terbaru
Data luas karhutla nasional perlu dibaca berdasarkan periode dan metode pemantauannya. Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas areal terbakar mencapai 202.004,30 hektare selama Januari–Juli 2026. Angka itu meningkat 69 persen atau sekitar 82.791 hektare dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sementara itu, MapBiomas Fire Indonesia mencatat area terbakar mencapai 637.011 hektare selama Januari–Agustus 2026, dengan sekitar 27 persen berada di Papua.

Kedua angka tersebut tidak bisa langsung dibandingkan sebagai tren kenaikan atau penurunan karena periode pelaporan dan metodologi pemantauannya berbeda. Data SiPongi menggunakan analisis citra satelit yang dipadukan dengan informasi titik panas, pengecekan lapangan, dan laporan pemadaman. MapBiomas memiliki sistem pemantauan area terbakar tersendiri.

Hingga berita ini disusun pada 13 Oktober 2026, belum ditemukan satu angka resmi kumulatif nasional yang telah diperbarui secara menyeluruh hingga Oktober dalam sumber yang ditelusuri. Oleh karena itu, angka luas terbakar harus disertai keterangan periode dan sumber agar tidak menimbulkan kesan bahwa data Juli atau Agustus merupakan total terkini.

Kerugian Ekonomi dan Kesehatan Jadi Perhatian
Dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan hutan dan lahan. Asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, sementara kebakaran juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi, transportasi, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari.

Kajian CELIOS bertajuk The Hidden Cost of Fire: Economic and Health Impacts of Forest and Land Fires in Indonesia 2026 memperkirakan dampak ekonomi dan kesehatan karhutla secara nasional pada periode Januari–Agustus 2026 berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun, bergantung pada skenario perhitungan yang digunakan.

Angka tersebut merupakan estimasi berbasis pemodelan, bukan nilai kerugian aktual yang telah diaudit. Estimasi itu juga mencakup dampak nasional sehingga tidak dapat dianggap sebagai kerugian khusus Kalimantan, Sumatra, atau Papua.

Besarnya potensi dampak tersebut memperlihatkan bahwa biaya karhutla tidak berhenti pada proses pemadaman. Dampak dapat menjalar ke sektor kesehatan, kegiatan usaha, produktivitas masyarakat, dan lingkungan dalam jangka panjang.

AMSINDO Minta Pemerintah Bertindak Konkret
AMSINDO menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret dalam menangani karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Selain memperkuat pemadaman, pemerintah dinilai perlu meningkatkan pencegahan, memperbaiki koordinasi antarlembaga, membuka data penanganan secara transparan, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.

Desakan evaluasi terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto menjadi bagian dari tuntutan AMSINDO kepada Presiden Prabowo. Organisasi tersebut meminta agar evaluasi tidak berhenti pada rapat koordinasi atau laporan penanganan, tetapi juga melihat efektivitas kebijakan dan hasil nyata di lapangan.

Penanganan karhutla sendiri melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, BMKG, dan masyarakat. Karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab masing-masing pihak perlu didasarkan pada data dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan laporan kebakaran yang menjangkau Sumatra, Kalimantan, hingga Papua, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus mencegah kebakaran berulang. Publik juga menunggu transparansi data, perlindungan terhadap warga terdampak asap, dan penjelasan mengenai langkah pencegahan yang akan dilakukan ke depan.

Kepala BNN Dorong Kadet UNHAN Jadi Garda Depan Cegah Ancaman Narkotika

Bogor – Upaya melindungi generasi muda dari ancaman narkotika dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kekuatan sumber daya manusia sekaligus masa depan bangsa. Hal itu disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Suyudi Ario Seto saat memberikan kuliah umum di Universitas Pertahanan (UNHAN), Sentul, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026).

Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Peran Strategis Kadet UNHAN dalam Pencegahan Narkoba”. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran para kadet mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, terutama karena mereka dipersiapkan menjadi calon pemimpin di masa mendatang.

Suyudi mengatakan, pembangunan generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan akademik. Menurutnya, calon pemimpin juga harus memiliki karakter, integritas, kedisiplinan, serta kemampuan menjaga diri dari berbagai ancaman yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia.

Ia mengingatkan, penyalahgunaan zat adiktif di kalangan generasi muda dapat menghambat upaya mencapai target Indonesia Emas 2045.

“Jika generasi muda terpapar zat adiktif maka cita-cita Indonesia Emas tidak akan dapat tercapai dan potensi sumber daya manusia yang unggul tidak akan ada gunanya,” ungkap Suyudi.

Menurut Suyudi, UNHAN mempunyai peran penting dalam membentuk calon pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan, nasionalisme, integritas, disiplin, serta semangat bela negara. Karena itu, perlindungan terhadap para kadet dari ancaman narkotika menjadi salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan.

“Melindungi kalian dari ancaman narkotika merupakan langkah strategis mutlak untuk menjaga kedaulatan negara di masa depan,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Suyudi juga menjelaskan bahwa modus peredaran narkotika terus mengalami perkembangan. Sasaran peredaran tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu, tetapi juga menyentuh usia produktif dengan memanfaatkan produk yang dekat dengan kehidupan anak muda, termasuk melalui penyamaran zat berbahaya dalam produk seperti vape.

Data hasil survei nasional BNN bersama BPS dan BRIN periode 2023–2025 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika berada di angka 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta penduduk berusia 15–64 tahun. Sementara itu, kelompok usia 15–24 tahun tercatat memiliki prevalensi tertinggi, yakni 2,53 persen.

Melihat kondisi tersebut, para kadet UNHAN didorong tidak hanya menjadi pihak yang memahami bahaya narkotika, tetapi juga ikut berperan dalam pencegahan. Mereka diharapkan mampu membangun ketahanan diri sekaligus menciptakan lingkungan kampus yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Suyudi menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dalam gerakan tersebut, baik sebagai agent of change, kontrol sosial, maupun calon pemimpin yang mampu menjaga integritas dan mengambil sikap tegas terhadap penyalahgunaan narkotika.

Wakil Rektor I UNHAN Priyanto turut menilai persoalan narkotika memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar aspek kesehatan dan hukum. Ancaman tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan ketahanan bangsa.

Karena itu, pembentukan karakter dan pemberian keteladanan perlu dilakukan sejak para kadet menjalani pendidikan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi mereka sebelum nantinya menjalankan peran sebagai pemimpin.

“Pemimpin yang kuat bukan hanya harus cerdas, tetapi juga membutuhkan karakter,” kata Priyanto.

Melalui kuliah umum tersebut, para kadet diharapkan tidak berhenti pada pemahaman mengenai bahaya narkotika. Pesan yang disampaikan juga diharapkan dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, integritas, serta keterlibatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Temuan Mengejutkan di Lapas Cibinong: Kamar Bernuansa Apartemen hingga Minuman Keras

Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas mewah yang diduga dinikmati warga binaan saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (23/9/2026).

Tim Ombudsman menemukan lebih dari sepuluh kamar tipe 36 yang terletak di area belakang lapas, terpisah dari blok hunian utama. Kamar-kamar itu dilengkapi ruang tamu, tempat tidur, dapur, televisi, kulkas, dan peralatan memasak.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menilai fasilitas tersebut mirip hunian apartemen dalam ukuran lebih kecil. Di lokasi itu juga dijumpai sekitar enam hingga tujuh orang yang diduga warga binaan.

Selain fasilitas mewah, di salah satu kulkas ditemukan minuman beralkohol, sementara di tempat sampah terdapat sejumlah botol kosong. Ombudsman belum dapat memastikan siapa pemilik barang-barang tersebut.

Ini merupakan sidak kedua yang dilakukan Ombudsman di Lapas Cibinong sepanjang 2026. Sebelumnya, pada Juli, tim sempat mengalami penolakan saat melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Lapas Cibinong. Evaluasi itu mencakup upaya memastikan tidak adanya fasilitas khusus atau perlakuan berbeda yang bertentangan dengan aturan pemasyarakatan.

Equinox Terjadi Hari Ini, Benarkah Bikin Indonesia Makin Panas?

Fenomena equinox kembali terjadi pada Rabu (23/9/2026). Peristiwa astronomi ini ditandai dengan posisi Matahari yang melintasi garis khatulistiwa dalam pergerakannya dari belahan Bumi utara menuju selatan.

Equinox September 2026 berlangsung sekitar pukul 07.05 WIB. Fenomena ini terjadi dua kali dalam setahun, yakni sekitar Maret dan September, ketika belahan Bumi utara dan selatan menerima paparan sinar Matahari yang relatif seimbang.

Lantas, apakah equinox membuat Indonesia menjadi lebih panas?

Indonesia yang berada di wilayah tropis memang menerima penyinaran Matahari cukup kuat saat equinox, terutama wilayah yang berada di sekitar khatulistiwa. Namun, equinoх tidak secara langsung menyebabkan gelombang panas atau kenaikan suhu ekstrem.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut suhu maksimum di Indonesia pada periode equinox umumnya berada di kisaran 32–36 derajat Celsius. Kondisi panas di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh tutupan awan, kelembapan, musim, serta kondisi atmosfer dan iklim lainnya.

Saat ini, sebagian wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau. Kondisi cuaca yang kering dan minim awan dapat membuat sinar Matahari terasa lebih terik pada siang hari.

Jadi, equinox merupakan fenomena astronomi rutin dan tidak perlu dikaitkan secara langsung dengan panas ekstrem. Jika suhu terasa lebih panas, kondisi cuaca dan atmosfer di masing-masing wilayah juga perlu menjadi pertimbangan.

KPK Tangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara dan 13 Orang Lainnya dalam OTT di Sulut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Dalam aksi tersebut, sejumlah pihak diamankan, termasuk Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa total 14 orang berhasil ditangkap dalam operasi ini. Hingga saat ini, KPK belum memberikan rincian lengkap mengenai identitas seluruh pihak yang terlibat maupun kasus spesifik yang menjadi dasar OTT tersebut.

Semua orang yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum masing-masing pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.

BNN Musnahkan 14,6 Kg Ganja Hasil Penangkapan Warga China di Bandara Soekarno-Hatta

Tangerang – Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 14.616,5 gram atau sekitar 14,6 kilogram. Barang bukti tersebut berasal dari kasus penyelundupan yang melibatkan seorang warga negara China di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pemusnahan ini menjadi bagian dari proses hukum terhadap tersangka berinisial ZG alias A, warga negara China. Ia diamankan petugas BNN pada 16 Juli 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di ruang pemeriksaan Bea dan Cukai Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan dugaan seorang penumpang membawa ganja dalam penerbangan dari Bangkok, Thailand, menuju Hong Kong dengan transit di Bandara Soekarno-Hatta. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Bea dan Cukai memeriksa koper milik tersangka dan menemukan 21 bungkus daun yang diduga ganja. Pemeriksaan awal menggunakan Narcotest menunjukkan hasil positif kandungan THC.

Hasil uji laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN kemudian mengonfirmasi bahwa barang bukti tersebut memang narkotika jenis ganja. Dengan asumsi konsumsi 3 gram per orang, jumlah tersebut diperkirakan berpotensi mencegah penyalahgunaan narkotika bagi sekitar 4.879 jiwa.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa tersangka beserta lima orang saksi dari unsur Bea dan Cukai serta Aviation Security (AVSEC). Pemberitahuan penangkapan dan penahanan juga telah disampaikan kepada Kedutaan Besar China di Jakarta.

Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Melalui pemusnahan ini, BNN menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan, sejalan dengan semangat War on Drugs for Humanity.

Kepala BNN RI dan ADKASI Perkuat Kerja Sama Lawan Narkoba di Daerah

Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (15/9).

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum ADKASI sekaligus Pimpinan DPRD Blora, Siswanto, bersama perwakilan pimpinan DPRD dari sejumlah daerah, antara lain Majalengka, Siak, Pekalongan, Kaimana, Kota Padang, dan Banggai Laut.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN RI menekankan pentingnya komitmen bersama dan kolaborasi erat antara BNN dengan pemerintah daerah serta DPRD kabupaten untuk memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Ia memaparkan fakta di lapangan bahwa ancaman narkotika telah merambah berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah, kampus, desa, hingga kawasan perkebunan dan pesisir. Suyudi juga menyoroti semakin terorganisirnya jaringan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk kasus nelayan yang tergiur menjadi kurir karena iming-iming keuntungan besar di wilayah pelabuhan tikus.

“Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan fakta realistis. Jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, dalam lima tahun ke depan Indonesia bisa menghadapi ancaman kejahatan terorganisir seperti di Meksiko atau Brasil,” tegasnya.

Kepala BNN juga mengungkapkan hasil penindakan terbaru di mana petugas tidak hanya menyita narkotika, tetapi juga mengamankan 17 pucuk senjata api rakitan modern yang diduga digunakan jaringan bandar untuk melawan aparat.

Karena itu, BNN mendorong penguatan anggaran P4GN di tingkat daerah dan optimalisasi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Ia juga mengusulkan pemanfaatan forum nasional, seperti rapat koordinasi inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, sebagai sarana sosialisasi P4GN secara masif kepada seluruh kepala daerah.

Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto memberikan apresiasi tinggi atas berbagai langkah tegas BNN di bawah kepemimpinan Suyudi, termasuk penggerebekan kampung narkotika di 52 titik serta penanganan ancaman narkotika melalui vape.

Siswanto menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama—legislasi, pengawasan, dan penganggaran—yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung BNN. “Pencegahan narkotika dan penyelamatan generasi bangsa adalah tugas bersama. Kami di ADKASI siap mendorong Perda P4GN, pengalokasian anggaran APBD untuk BNNK, serta sosialisasi ke daerah-daerah,” ujarnya.

Dalam dialog itu, Pimpinan DPRD Majalengka Didi Supriadi dan Pimpinan DPRD Siak Syarif juga menyampaikan kondisi di daerah masing-masing, mulai dari maraknya peredaran obat terlarang di pedesaan hingga kerentanan wilayah pesisir perbatasan laut seperti Selat Malaka terhadap penyelundupan.

Menutup pertemuan, Kepala BNN RI berharap audiensi ini tidak sekadar wacana, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah konkret di setiap daerah demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara Sebagai Menteri Keuangan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (14/9/2026).

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, sebagai bagian dari perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Suahasil dipercaya memimpin Kementerian Keuangan untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029.

Pengangkatan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024–2029.

Melalui keputusan tersebut, Presiden Prabowo memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan sekaligus mengangkat Prof. Suahasil Nazara, Ph.D. sebagai Menkeu yang baru. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 14 September 2026 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo.

Kolaborasi PPPA Darul Quran Lampung dan SurviveFUP_GUP Lampung Bagikan 300+ Masker Gratis untuk Lindungi Warga Bandar Lampung dari Dampak Erupsi Anak Krakatau

Bandar Lampung — Kepedulian terhadap kesehatan warga di tengah ancaman pascaerupsi Anak Gunung Krakatau diwujudkan lewat kerja sama antara PPPA Darul Quran Lampung dan SurviveFUP_GUP Lampung. Melalui program SIGAP (Santri Siaga Bencana), kedua pihak menggelar aksi pembagian masker gratis di berbagai titik strategis Kota Bandar Lampung sebagai langkah pencegahan menghadapi kemungkinan turunnya kualitas udara. (7/9)

Kegiatan ini merupakan bagian dari respons cepat bencana yang bertujuan melindungi masyarakat agar tetap aman saat beraktivitas sehari-hari. Erupsi Anak Gunung Krakatau berpotensi menyebarkan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan, sehingga penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan yang krusial.

Lebih dari 300 masker medis KN95 dan masker medis khusus hijab dibagikan kepada masyarakat. Prioritas diberikan kepada kelompok yang banyak beraktivitas di ruang terbuka, seperti pengemudi ojek online (Gojek), pedagang, penjual, tukang parkir, serta warga umum yang berada di kawasan publik.

Tim relawan dari PPPA Darul Quran Lampung bersama SurviveFUP_GUP Lampung menyalurkan masker secara langsung di enam lokasi utama, yaitu Pasar Gintung, Pasar Bambu Kuning, Flyover Bumi Kedaton, Flyover Pahoman, Pasar Simpur, dan Pasar Tugu. Mereka menyapa warga secara personal agar bantuan tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Selain menyalurkan bantuan, aksi ini juga menyampaikan pesan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan di kondisi pascabencana. Relawan mengimbau masyarakat untuk tetap memakai masker saat berada di luar rumah, khususnya di area yang berisiko terkena debu dan penurunan kualitas udara.

Program SIGAP menjadi bukti komitmen PPPA Darul Quran Lampung dalam menghadirkan aksi kemanusiaan yang cepat, tanggap, dan bermanfaat. Sementara SurviveFUP_GUP Lampung memperkuat semangat kolaborasi antar komunitas dalam membangun kepedulian sosial dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berharap semakin banyak masyarakat dan komunitas yang ikut serta dalam gerakan kemanusiaan, sehingga semangat gotong royong terus tumbuh dalam menghadapi berbagai situasi bencana maupun kondisi darurat lainnya.