Salesman Taking Order (TO) – HS Mineral

Posisi

Salesman TO (Taking Order)

Penempatan

Area Banjarnegara

Kualifikasi:

 

  • Pria/Wanita
  • Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat
  • Memiliki kendaraan pribadi dan SIM aktif
  • Menguasai area Banjarnegara dan sekitarnya
  • Jujur, disiplin, dan berorientasi pada target
  • Mampu bekerja full-time dan bertanggung jawab
  • Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik

 

Cara Melamar:

 

Kirim lamaran atau hubungi melalui WhatsApp:

 

0851 5766 1588

Hubungi kami via WhatsApp

 

🏢 Alamat Kantor:

Outlet 36 Banjarnegara

Jl. Selamanik No. 36, Kel. Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

Gmaps : KLIK LOKASINYA DISINI 👈

 

 

⚠️ PERINGATAN:

Lowongan kerja yang kami bagikan bersifat GRATIS dan tidak dipungut biaya sepeser pun, baik dalam bentuk uang maupun biaya lainnya. Waspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan lowongan ini dan meminta pembayaran dengan alasan apa pun.

 

Jika terdapat kesalahan dalam penulisan atau informasi pada postingan ini, silakan hubungi kami untuk dilakukan koreksi.

Jawa Tengah Raih Peringkat Kedua MTQ Nasional XXXI, Wagub Tekankan Pembinaan Al-Qur’an Berkelanjutan

Semarang – Jawa Tengah berhasil meraih posisi kedua pada gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI tahun 2026. Meski demikian, Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MTQ tidak semata-mata ditentukan oleh perolehan juara.

Menurutnya, penutupan kompetisi justru menjadi kesempatan untuk memperkuat pembinaan Al-Qur’an secara terus-menerus. Ia mendorong agar proses kaderisasi peserta, peningkatan kemampuan pelatih dan dewan hakim, serta penguatan lembaga pendidikan Al-Qur’an dilakukan secara konsisten sepanjang tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yasin saat penutupan MTQ Nasional XXXI di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Sabtu (19/9/2026). Ia menegaskan bahwa pembinaan harus berlangsung secara berkelanjutan melalui kaderisasi, peningkatan kompetensi tenaga pelatih dan hakim, serta penguatan lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur’an.

Berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Kalimantan Timur ditetapkan sebagai juara umum dengan perolehan 288 poin. Jawa Tengah menyusul di posisi kedua dengan 208 poin, diikuti DKI Jakarta (129), Aceh dan Jawa Timur (masing-masing 99), Sumatera Utara dan Jawa Barat (masing-masing 71), Sumatera Selatan (55), Banten (52), Riau (35), Nusa Tenggara Barat (33), serta Sulawesi Selatan (31).

Provinsi Jawa Tengah mengirimkan 67 kafilah yang telah melalui seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 peserta berhasil menembus babak final.

Taj Yasin menilai capaian ini harus menjadi pendorong untuk memperkuat pembinaan, bukan sekadar dijadikan target juara pada satu penyelenggaraan. Salah satu wujud dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah program tali asih bagi para penghafal Al-Qur’an. Bagi mereka yang menyelesaikan hafalan 30 juz, diberikan apresiasi sebesar Rp1 juta. Program ini berlaku tidak hanya bagi warga Jawa Tengah, tetapi juga bagi siapa pun yang mengkhatamkan Al-Qur’an di wilayah ini.

Pada 2025, sebanyak 1.041 orang menerima tali asih tersebut. Sementara pada 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk 2.000 penghafal. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 orang telah menyelesaikan hafalan di Jawa Tengah.

Selain tali asih, pemerintah provinsi juga memberikan beasiswa kepada santri dan pengasuh pesantren serta memperkuat 5.347 pondok pesantren. Taj Yasin menambahkan bahwa keberlanjutan pembinaan membutuhkan sinergi erat antara LPTQ tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya dalam standardisasi pembinaan, seleksi peserta, penyusunan materi, sistem perhakiman, dan tata kelola MTQ.

Ia juga mendorong penguatan dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan kelembagaan dan penganggaran agar pembinaan tilawatil Qur’an tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan MTQ. Integritas dan marwah MTQ, menurutnya, harus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem penilaian.

Pemprov Jateng Bebaskan Denda dan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor hingga Akhir 2026

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk menyelesaikan tunggakan tanpa beban denda. Melalui kebijakan relaksasi yang berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026, sanksi administrasi (denda) dihapuskan sepenuhnya. Selain itu, pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya juga dibebaskan selama periode tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan instruksi Gubernur Ahmad Luthfi. Tujuannya jelas: mendorong masyarakat yang menunggak agar segera melunasi kewajiban pajaknya sehingga tingkat kepatuhan meningkat.

“Gubernur memberikan insentif berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif,” ujar Masrofi.

Ia menambahkan bahwa pembebasan pajak progresif berlaku untuk seluruh kendaraan tambahan yang dimiliki wajib pajak selama masa program. Artinya, pemilik lebih dari satu kendaraan tidak dikenai tarif progresif hingga akhir Desember 2026.

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari insentif sebelumnya. Pada Februari 2026, Pemprov Jateng sudah pernah memberikan potongan pajak sebesar 5 persen. Kali ini fokusnya lebih pada penghapusan sanksi agar tunggakan bisa ditekan.

Saat ini tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah masih berada di angka 54 persen. Dari sekitar 17 juta kendaraan yang tercatat, hanya sekitar 11 juta yang aktif membayar. Total tunggakan yang menjadi hak provinsi mencapai Rp2,4 triliun (berdasarkan audit 2025). Jika ditambah tunggakan yang menjadi pendapatan kabupaten/kota sekitar Rp900 miliar, totalnya mendekati Rp3,3 triliun.

Mayoritas tunggakan berasal dari kendaraan roda dua, yang memang mendominasi sekitar 80 persen dari total kendaraan di Jawa Tengah. Meski begitu, Jawa Tengah masih menempati peringkat kedua secara nasional menurut data Jasa Raharja Pusat, meski kalah dari DIY yang mencapai 67–68 persen.

Dengan program pembebasan denda ini, Bapenda menargetkan tambahan penerimaan sekitar Rp150–200 miliar. Yang perlu digarisbawahi, hanya denda dan sanksi administrasi (termasuk yang terkait SWDKLLJ) yang dihapus. Pokok pajak tetap harus dilunasi.

Masrofi menekankan bahwa seluruh penerimaan pajak akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Jawa Tengah. Ia mengajak warga memanfaatkan masa relaksasi ini untuk menuntaskan kewajiban pajak kendaraan mereka.

Pengobatan Gratis PMI Banjarnegara diserbu Warga

 

BANJARNEGARA – Pengobatan dan CKG dalam rangka HUT PMI ke 81 PMI Kabupaten Banjarnegara diserbu ratusan masyarakat desa Tapen dan sekitarnya.

 

Kegiatan yang digelar pada Minggu 20 September 2026 tersebut dilaksanakan di GOR SMAN 1 Wanadadi bersamaan dengan pelaksanaan JUMBARA PMR Madya.

Ketua PMI Banjarnegara dr. Amalia Desiana melalui Kabid Infokom Aji Piluroso, S.STP mengatakan, kegiatan bakti sosial pengobatan, CKG dan pemeriksaan golongan darah merupakan salah satu bentuk nyata PMI untuk hadir ditengah masyarakat dalam bentuk layanan kesehatan.

“Hari ini kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas Wanadadi 1 dan 2 serta Ikatan Apoteker Indonesia bersama-sama hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa Tapen,” ujarnya.

Lebih jauh Aji juga menjelaskan, pelayanan kesehatan dan CKG sebenarnya rutin dilakukan secara berkala dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, namun kali ini momentumnya sangat istimewa.

“Kebetulan giat hari ini merupakan rangkaian dari perayaan HUT PMI ke 81 yang mengusung tema Peduli, bergerak bersama yang diperingati pada 17 September kemarin,” lanjutnya.

Selain pengobatan, CKG dan cek golongan darah gratis, kegiatan bhakti sosial dalam rangkaian HUT PMI ke 81 juga digelar beberapa agenda sepersti distribusi air bersih, pembagian sembako dan donor darah.

“Semoga dengan sinergi yang mantap bersama mitra, PMI terus dapat hadir ditengah masyarakat membantu pemerintah dalam berbagai pelayanan seperti bencana alam, pelayanan kesehatan, pelayanan ambulance serta pelayanan sosial kemanusiaan lainya,” pungkasnya.

Aji juga mengajak kepada masyarkat untuk mensukseskan bulan dana PMI yang sedang berlangsung sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.