Bahaya geologis pada suatu wilayah dapat terjadi secara alami maupun sebagai akibat dari perubahan fungsi dan morfologi lahan. (Wahyuzi et al., 2024), menegaskan bahwa perubahan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan dan teknik berkelanjutan dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana. Dalam konteks Indonesia, kondisi topografi yang didominasi oleh kawasan perbukitan dan pegunungan menjadikan tanah longsor sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi, khususnya pada musim hujan.
Secara ilmiah, tanah longsor merupakan fenomena alam berupa pergerakan massa tanah untuk mencapai keseimbangan baru akibat adanya gangguan dari luar. Gangguan tersebut dapat berupa meningkatnya tekanan air di dalam tanah, berkurangnya kuat geser tanah, serta bertambahnya beban pada lereng Suryolelono, (2002 dalam Apriyono, 2009). Pada kondisi alami, sistem ekosistem sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Namun, ketika terjadi perubahan fungsi dan bentuk lahan secara signifikan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, potensi terjadinya longsor meningkat secara drastis.
Dalam perspektif ekologi, bencana seperti tanah longsor tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai peristiwa alam murni. Barry Commoner dalam bukunya The Closing Circle menjelaskan bahwa bencana dapat dikonstruksi secara sosial melalui empat prinsip dasar hukum ekologi.
Pertama, everything is connected to everything else, yang berarti seluruh komponen ekosistem saling terhubung. Ketika hubungan antara komponen biotik dan abiotik terganggu misalnya akibat deforestasi di wilayah pegunungan, maka kemampuan tanah untuk menyerap air menurun dan limpasan air permukaan meningkat, sehingga memperbesar risiko longsor.
Kedua, everything must go somewhere. Dalam sistem ekologi, tidak ada unsur yang benar-benar hilang. Air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah akan mengalir ke tempat lain apabila daya serap tanah menurun. Peningkatan limpasan air permukaan di wilayah hulu akan berujung pada kenaikan debit sungai dan mempercepat proses erosi di sepanjang bantaran masyarakat. Peoses ini secara perlahan namun pasti melemahkan struktur lereng.
Ketiga, nature knows best. Alam memiliki mekanisme pemulihan sendiri untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, intervensi manusia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek melalui pembukaan hutan, ekspansi pertanian, dan kegiatan ekstraktif sering kali mengganggu mekanisme tersebut. Ketika kapasitas pemulihan alam terlampaui, ekosistem menjadi rapuh dan rentan terhadap bencana.
Keempat, there is no such thing as a free lunch. Setiap sumber daya yang diekstraksi memiliki biaya, termasuk biaya ekologis. Ekspansi pertanian dan pertambangan secara masif tanpa perhitungan matang mungkin memberikan keuntungan ekonomi, tetapi kerusakan lingkungan dan bencana yang menyertainya adalah harga yang harus dibayar oleh masyarakat.
Kerangka ini, relevan untuk memahami bencana tanah longsor yang beberapa waktu lalu massif terjadi di berbagai penjuru negeri, tak terlepas di Kabupaten Banjarnegara.
Data menunjukkan bahwa luas tutupan hutan di Kabupaten Banjarnegara mengalami penyusutan signifikan sejak tahun 2009 hingga 2022 akibat alih fungsi hutan menjadi permukiman, pertambangan, dan pertanian. Penyusutan tutupan hutan ini menimbulkan berbagai dampak ekologis, antara lain degradasi tanah, pencemaran mata air, peningkatan limpasan air permukaan, serta meningkatnya potensi terjadinya bencana alam. Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan Hayashi dan Fujiwa (2025) yang menyatakan bahwa dominasi pertanian semusim di wilayah pegunungan Banjarnegara meningkatkan kerentanan tanah. Akar tanaman yang dangkal serta akumulasi air yang tinggi pada musim hujan membuat lereng semakin tidak stabil dan rentan terhadap longsor.
